Sebagai salah satu inovasi kebijakan pemerintah untuk mendukung kelancaran dan efisiensi logistik bisnis di Indonesia, Pusat Logistik Berikat (PLB) diresmikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 272/PMK.04/2015. Konsep PLB dirancang sebagai solusi bagi perusahaan yang memerlukan fasilitas penimbunan untuk barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean. Dengan definisi tersebut, PLB tidak hanya berfungsi sebagai gudang tempat penyimpanan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan operasional lainnya yang membuatnya menjadi sangat multifungsi.

Lebih lanjut, PLB memungkinkan pelaku bisnis untuk menikmati sejumlah manfaat signifikan, termasuk penangguhan bea masuk, penangguhan pajak, serta penagguhan izin impor. Aspek penting lainnya adalah fleksibilitas dalam kepemilikan barang, jangka waktu timbun, serta asal dan tujuan barang. Dengan kata lain, barang-barang yang disimpan di PLB dapat berasal dari impor, barang lokal, atau bahkan ditujukan untuk ekspor, dengan periode penyimpanan yang dapat mencapai 3 tahun atau lebih. Ini menawarkan peluang yang sangat luas bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka, khususnya dalam mengelola logistik dan