Indonesia, sebagai negara kepulauan besar dengan signifikan aktivitas perdagangan baik lokal maupun internasional, memerlukan infrastruktur logistik yang efisien dan efektif. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 telah memperkenalkan konsep Pusat Logistik Berikat (PLB). PLB didefinisikan sebagai Tempat Penimbunan Berikat yang dirancang tidak hanya untuk menampung barang dari luar daerah pabean tetapi juga dari dalam daerah pabean itu sendiri. Kemudahan ini dihadirkan dengan opsi kegiatan sederhana yang dapat dilakukan selama barang tersebut berada dalam penimbunan, memungkinkan para pelaku bisnis memiliki fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan logistik.

PLB menawarkan sejumlah manfaat signifikan bagi pelaku usaha, antara lain penangguhan bea masuk, pajak, dan izin impor, yang berarti para pelaku usaha dapat mengurangi beban biaya up-front saat mengimpor barang. Selain itu, sistem PLB juga memberikan fleksibilitas dalam kepemilikan barang, jangka waktu penimbunan, dan asal serta tujuan barang. Dengan kemudahan-kemudahan tersebut, PLB tak hanya mendukung efisiensi operasional tetapi juga membantu dalam mengoptimalkan aliran kas perusahaan. Keberadaan PLB, Oleh karena itu, menjadi salah satu kunci dalam mendukung kegiatan ekspor dan impor, serta memperkuat struktur industri dan perdagangan di Indonesia.

Terakhir, penting untuk diingat bahwa PLB merupakan sebuah Kawasan Pabean yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan ketat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengaturan ini meneg